Beranda Artikel Sistem Politik Senyap Majapahit, Terbukti Dapat Mempersatukan Nusantara

Sistem Politik Senyap Majapahit, Terbukti Dapat Mempersatukan Nusantara

1
1135

Sebagai kerajaan besar dan memiliki kekuasan yang luas, tentunya kerajaan Majapahit (Wilwatikta) membutuhkan sistem politik handal dan pemerintahan yang hebat. Hal ini terbukti dari kekuasaannya yang meliputi wilayah-wilayah stragis se Nusantara. Bahkan jika diukur dengan wilayah Indonesia saat ini, cukup jauh lebih luas kekuasaan wilayah Wilwatikta.

Kali ini sejarah-budaya.com akan mengungkap dominasi sistem Politik Senyap dari kerajaan legendaris tersebut.

Sistem Politik SENYAP yang diterapkan pertama kali oleh pendiri awal Kerajaan Majapahit yaitu Raden Wijaya pada tahun 1215 Saka, atau 1293 Masehi cukup terbukti membuahkan hasil sebagai Negara yang besar.

Saat Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama kerajaan Majapahit yang bergelar Prabu Kertajasa Jayawardhana, beliau memerintah Majapahit selama 16 tahun dan wafat pada tahun 1309 Masehi. Dalam masa kekuasaan R. Wijaya walau strategi politik senyap sudah diterapkan namun, dimasa ini sangat penuh dengan pertikaian antar sesama bangsawan Majapahit. Pemberontakan dami pemberontakan kerap kali terjadi hingga menelan korban harta benda bahkan nyawa yang tidak sedikit. Akibat adanya keretakan tersebut, perkembangan sistem politik demi perluasan wilayah cukup menghadapi hambatan.

Setelah wafat Raden Wijaya kemudian digantikan oleh putranya, Kalagemet dengan gelar Sri Jayanegara yang memerintah majapahit antara tahun 1309-1328 Masehi. Raja Jayanegarapun juga tidak menampakkan hasil yang cukup menonjol. Akhirnya Jayanegarapun dapat dibunuh oleh Rakryan Dharmaputra Winehsuka Tanca, seorang tabib yang dendam terehadap Jayanegara pada tahun 1328 Masehi. Jayanegara kemudian digantikan oleh saudara perempuannya, Tribuwanatunggadewi Jayawisnuwardhani dan Rajadewi Maharajasa. Tribuwanatunggadewi dan Jayawisnuwardhani Maharajasa yang memerintah Majapahit pada tahun 1328-1350.

Pada pemerintahan Tribuwanatunggadewi inilah politik senyap mulai menampakkan taring runcingnya dihadapan negara -negara bawahan maupun taklukan. Dengan mahapatihnya Gajah Mada, yang terkenal ulet, berani dan berwibawa. Dalam masa inilah Majapahit baru dapat melebarkan sayap kekuasaannya hingga menguasai 1/4 wilayah Asia.

Baca Juga:  Filterisasi Kehidupan " Kembali Menjadi Bodoh "

Adapun salah satu strategi sistem politik senyap yang dijalankan pemerintahan Majapahit kala itu diantaranya, selalu menjalankan politik bertetangga yang baik, selalu terdiam dipermukaan namun, bergerak dan berlari dibawah tanah. Menjaga, menutupi hingga berhasil memperbaiki setiap kesalan sekecil mungkin.

Hal ini dijalankan tidak hanya kepada kerajaan bawahan namun juga pada kerajaan-kerajan manca nagari salah satunya dengan kerajaan asing, seperti kerajaan Cina, Ayodya (Siam), Champa, dan Kamboja. Hal itu juga banyak tertulis diberbagai prasasti dimana terbukti sekitar tahun 1370-1381, Majapahit telah beberapa kali mengirim utusan persahabatan ke Cina. Hal itu pula diketahui dari berita kronik Cina Dinasti Ming masa lampau. Dari Paraton dan Nagarakrtagama dapat diketahui bahwa system pemerintahan dan politik Majapahit sudah teratur dengan baik dan berejalan lancar.Konsep politik ini menyatu dengan konsep jagat raya, yang melahirkan pandangan cosmoginos.

Majapahit termasuk dalam sebuah kerajaan yang mencerminkan doktrin kekuasaan yang bersifat territorial dan desentralisasi dengan birokrasi yang terinci dalam setiap diteil masalahnya. Namun, cukup tertutup dan terkesan seolah tidak ada strategi politik dipermukaan. Hal ini cukup membingungkan lawan-lawan politiknya yang kala itu tidak sedikit oknum yang hendak menumbangkan atau menguasai Majapahit. Raja yang dianggap sebagai penjelmaan dewa tertinggi, memegang otoritas politik tertinggi dan menduduki puncak hierarki kerajaan. Adapun wilayah tinggal para dewa lokapala terletak di empat penjuru. Untuk terlaksananya kekuasaan, sang Raja dibantu oleh sejumlah pembantu, yang tidak lain adalah pejabat-pejabat birokrasi kerajaan.

Dalam susunan birokrasi demikian, semakin dekat hubungan seorang bawahan dengan rajanya maka, akan semakin tinggi pula kedudukannya dalam birokrasi kerajaan. Didalam Negarakrtagama 89:2 memberitakan bahwa hubungan Negara dengan desa begitu rapat seperti singa dengan hutan. Jika didesak rusak, Negara akan kekurangan bahan makanan.

Baca Juga:  Dalamnya Makna Aksara Jawa Bolak Balik Bagi Hidup Mati Alam Semesta

Sedangkan hirarki tata susunan pemerintah Wilwatikta dalam pengklasifikasian wilayah adalah sebagai berikut:

Bhumi: pusat kerajaan, diperintah oleh Maharaja. Nagara: setingkat propinsi, diperintah oleh rajya (gubernur), atau natha (tuan), atau bhre (pangeran atau bangsawan keluarga dekat raja), bhatara, wadhana atau adipati. Watek: setingkat kabupaten, dipimpin oleh wiyasa atau tumengung. Kuwu: setingkat lebih tinggi di atas kecamatan atau kademangan dipimpin oleh lurah atau demang. Wanua: setingkat desa, dipimpin oleh thani atau petinggi. Kabuyutan: setingkat lingkungan, padukuhan, dusun kecil atau tempat sakral, dipimpin oleh seorang buyut atau rama atau kepala dukuh.

Negara bawahan maupun daerah, mengambil pola pemerintahan pusat. Raja dan juru pangalasan adalah pembesar yang bertanggung jawab di dalamnya. Sementara pemerintahannya dikuasai oleh Patih sama dengan pemerintahan pusat. Meski raja majapahit diliputi oleh orang – orang yang bertanggung jawab terhadap pemerintahan tetapi, pemerintahannya berada di tangan patih Amangkubhumi (patih seluruh Negara).

Adapun struktur birokrasi dalam hierarki Majapahit dari tingkat pusat ke jabatan yang lebih rendah meliputi, Yuwuraja/kumaraja (raja muda) Rakryan mahamatri katrini, Rakryan mantra ri pakirakiran.

Visi politik Wilwatikta “Sad Guna Upaya” (Enam upaya luhur yang harus dikuasai pemimpin) yaitu,

*Sidi Wasesa (Bersahabat dengan Rakyat)
*Wigraha Wasesa (Mampu mempertahankan hubungan baik)
*Wibawa Wasesa (Berwibawa dan disegani rakyat, tetangga dan musuh)
*Winarya Wasesa (Cakap, bijak dalam memimpin sehingga memuaskan semua pihak)
*Gasraya Wasesa (Mampu menghadapi musuh)
*Stana Wasesa (Menjaga hubungan dan perdamaian)

Kerajaan Majapahit adalah kerajaan besar yang pernah tumbuh dan berkembang di wilayah Nusantara setelah Kerajaan Sriwijaya. Dengan daerah kekuasaannya yang sangat luas itu tentu memerlukan adanya sistem pemerintahan yang baik. Sistem pemerintahan dan politik di kerajaan Majapahit sudah teratur dengan baik. Raja-raja kerajaan Majapahit adalah seorang politikus-politikus handal. Hal ini dibuktikan oleh Raden Wijaya, Hayam Wuruk, dan Mahapatih Gajah Mada dalam usahanya mewujudkan kerajaan besar, tangguh dan berwibawa. Kerajaan Majapahit menganggap raja sebagai penjelmaan dewa yang harus dituruti setiap perkataannya.

Baca Juga:  Ungkap Misteri Gunung Argopuro dan Tinggalan Benda Prasejarah

Setelah Tribuwanatunggadewi lengser keprabon barulah putranya yang bernama Hayam Wuruk, yang kemudian diangkat menjadi raja menggantikan ibunya pada tahun 1350 Masehi. Juga dengan bantuan Patih Amangkubhumi Gajah Mada, Hayam Wuruk berhasil membawa kerajaan Majapahit ke puncak kebesarannya dengan menundukan seluruh wilayah Nusantara. Namun Nusantara kembali pecah belah setelah Gajah Mada dan Hayam Wuruk wafat. (dats)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here