Beranda Artikel Sejarah 5W+1H Penghayat Kepercayaan Dalam Perkembangannya di NKRI

Sejarah 5W+1H Penghayat Kepercayaan Dalam Perkembangannya di NKRI

0
767

Penghayat Kepercayaan sebenarnya adalah penganut agama lokal yang keberadaannya jauh sebelum agama-agama besar dari luar negeri datang. Istilah ‘agama’ sendiri adalah istilah yang berasal dari bahasa lokal di Nusantara, (bukan bahasa dari luar).

Dalam sejarahnya, setelah agama-agama dari luar negeri masuk, sebagian penganut agama lokal berpindah keyakinan ke agama-agama baru tersebut. Ada yang melakukan sinkretisme, yaitu menggabungkan dua keyakinan, tapi banyak juga yang tetap bertahan. Dari yang bertahan ini banyak yang mengalami pemaksaan agar pindah keyakinan. Karena ingin mempertahankan keyakinan mereka atau bisa juga karena mengalami diskriminasi dan penindasan, mereka mengungsi ke tempat-tempat lain yang terpencil.

Dalam sejarah hal itu terjadi misalnya, saat Kerajaan Demak menghancurkan Kerajaan Majapahit. Rakyat Majapahit sebenarnya adalah para penganut agama lokal yang bercampur dengan Hindu dan Budha. Ketika Majapahit hancur, para penganut agama lokal yang ingin mempertahankan agamanya terpaksa mengungsi, ada yang ke Tengger atau tempat lainnya.

Hal yang sama terjadi di Sunda. Dimana, masa lalu kerajaan yang berkuasa di Sunda adalah Galuh yang hancur karena diserang Kerajaan Cirebon yang dibantu Demak. Para penganut agama lokal ada yang mengungsi ke Kampung Naga juga ke Garut. Namun, ada juga yang bertahan di tempat dan mengakomodasi atau menyatukan dua keyakinan agama kepercayaannya. Hanya sedikit yang berganti agama, sebagian besar ajaran lokal tetap diyakini namun, demi keamanan, ajaran yang baru pun diterima. Kondisi seperti itu masih berlanjut sampai saat ini.

Terkait dengan Ketuhanan, jika ditinjau dari sisi ajaran, agama lokal tidak mementingkan soal tata cara menyembah Tuhan. Mereka meyakini, pada prinsipnya, manusia bergerak, bicara, melihat, mendengar dari tidur, bangun hingga tidur lagi, itu kan karena kehendak dan kuasa Tuhan. Berarti hubungan antara manusia dengan Tuhan dianggap sudah dekat sekali. Menurut pemahaman penghayat kepercayaan, tidak mungkin Tuhan ingin dipuja-puji atau untuk disembah-sembah, melainkan ajaran tersebut lebih condong pada tindakan kesantunan terhadap alam semesta dan seluruh isinya.

Mereka percaya Tuhan memiliki sifat-sifat suci. Nah, sifat-sifat suci Tuhan itu yang mereka wujudkan dalam sendi gerak hidup. Manusia harus suci dalam perbuatan, dalam pikiran, dalam tekad. Karena Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, kita sebagai manusia harus juga melakukan perbuatan kasih dan sayang karena unsur Tuhan ada dalam diri setiap insan.

Yang mempunyai unsur ketuhanan bukan hanya manusia saja. Binatang pun punya unsur ketuhanan; tumbuhan juga demikian. Alam pun mempunyai unsur ketuhanan. Karena itu, saat akan menanam padi, kaum penghayat melakukan ritual amitsun. Mereka minta izin dulu, karena di tanah ada unsur hidup. Di padi ada unsur hidup. Jadi ada tatakrama meminta izin kalau mau bertanam agar hasilnya bagus dan dijauhkan dari penyakit. Begitu pun pada waktu panen. Saat memetik hasil panen ada tatakramanya juga. Misalnya, dengan mengucapkan terima kasih telah diberikan hasil yang baik. Ketika mau dibawa ke lumbung juga ada tatacaranya.

Baca Juga:  Sejarah Tujuan Berdirinya Nahdatul Ulama

Perilaku yang seperti ini sekarang disebut sebagai kearifan lokal. Kearifan itu berangkat dari pemahaman tentang hidup dan kehidupan.

Sementara dalam arti bersembahyang tidak ada. Bentuk penyembahan mereka dalam laku perbuatan. Laku itu ada ucap, di langkah atau perbuatan. Mereka punya keyakinan Tuhan tidak butuh apa-apa.

Apakah ada panduan beragama seperti larangan atau anjuran kebaikan?

Dalam keyakinan mereka, juga ada larangan atau anjuran kevaikan walau hanya bersifat garis besar saja. Pertama, bagaimana berbadan sehat, Kedua, berkelakuan baik, ketiga berpengetahuan benar, keempat, hidup harus selamat.

Mereka percaya, berpengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang didasarkan pada sesuatu yang nyata. Yang nyata berarti harus disaksikan oleh mata dan indra lainnya, oleh hati, otak dan pikiran.

Mereka juga punya aturan larangan namanya ma pitu. Dilarang maling, madon, mangani, mateni, dan lain-lain. Juga, ada tujuh pantangan. Setiap komunitas berbeda-beda jumlah larangannya, tapi intinya sama. Ada yang lima, enam atau tujuh. Biasanya yang lima atau enam ada penggabungan-penggabungannya.

Prinsipnya masing-masing bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Kalau secara paguyuban atau komunitas, hukuman melanggar larangan adalah dikucilkan. Mereka punya keyakinan siapa saja yang melakukan kesalahan, dia yang akan menanggung akibatnya. Jadi, tidak ada mekanisme pecat atau apapun. Biasanya mereka yang melakukan pelanggaran yang mengundurkan diri.

Ada banyak penghayat di Indonesia. Ada Kaharingan di Kalimantan, di Batak ada Parmalim, di Sunda ada Wiwitan, Aji Dipa di Jawa Kejawen, ada Aluk Todolo Tana Toraja, Wetu Telu Lombok, Sapto Darmo Jawa Tengah dan masih banyak lagi. Para penghayat terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil dalam rangka mempertahankan diri. Sebenarnya masih banyak orang yang meyakini agama lokal tapi mereka tersembunyi. Ada dalam kelompok-kelompok kecil tersebut.

Baca Juga:  Segera Akan Tiba, Saat Semua Rahasia Terbongkar

~~~ baca juga ; ajaran kaharingan suku dayak ~~~

Tatacara dan adat istiadat para penghayat kebanyakan sama. Di Jawa ada tatacara bersawah, di Sunda juga ada. Di Ponorogo ada larungan, di tempat lain yang di daerahnya ada laut atau telaga tradisi serupa juga ada. Hanya berbeda dalam penjelasan.

Namun keberadaan segenap penganut penghayat kepercayaan nampak memang terdiskriminasi. Hal ini dikatagorikan dalam beberapa rezim pemerintahan. Pertama, zaman Bung Karno (Orde Lama). Kedua, zaman Soeharto (Orde Baru). Ketiga, zaman Reformasi. Pada zaman Bung Karno agama tidak pernah dipermasalahkan dan negara mengakomodasi kami. Bahkan beberapa tokoh penghayat kepercayaan terlibat dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) seperti Tumenggung Wongsonegoro dan Dr. Radjiman Wedyodiningrat. Dr. Radjiman juga terlibat dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Mereka merupakan orang keraton yang mayoritas menganut ajaran kejawen. Mereka ikut meletakkan dasar-dasar negara yang salah satu hasilnya adalah pasal 29 dengan bunyi menjamin masyarakat untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya.

Pada Orde Lama tekanan atau diskriminasi terhadap ajaran lokal, tidak datang dari negara, akan tetapi dari segelintir organisasi masyarakat. Yaitu oleh Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Pada tahun 1950-an DI/TII berkembang. Dalam tekanan itu, mereka kerap mendapat penindasan dan penganiayaan. Terutama di Sulawesi Selatan dan Jawa Barat, karena DI/TII di dua tempat itu kuat.

Memasuki Orde Baru awalnya mereka masih diakomodasi. Ada banyak undang-undang yang mengakomodasi penghayat kepercayaan, bahkan sampai dibentuk direktorat tersendiri. Tapi karena ada kalangan Islam yang mempengaruhi kebijakan negara akhirnya banyak peraturan yang membatasi ruang gerak kami. Misalnya dalam hal perkawinan.

Semula mereka boleh melakukan perkawinan tanpa melalui agama. Memasuki akhir 1970-an, tepatnya 1978, hidup mereka mulai dipersulit, sampai akhirnya tahun 1986 tidak boleh kawin tanpa melalui agama.

Diketahui, tidak hanya peraturan-peraturan menteri saja. Pada 1978, Menteri Agama mengeluarkan surat yang menyatakan tidak ada perkawinan tanpa melalui agama. Tidak ada perkawinan atas dasar kepercayaan. Semua orang harus beragama. Sejak itu hampir semua menteri terlibat. Ada Menkokesra, Menteri Agama, Hakim, Jaksa Agung, juga Polri. Mereka seringkali mengeluarkan surat berbeda-beda yang membuat pernikahan penganut kepercayaan tidak jelas. Kadang boleh, kadang tidak. Kemudian boleh lagi, tidak lama dilarang lagi.

Mereka tampak berjuang sampai akhirnya pada 2006 keluar Undang-undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Peraturan Pemerintah pada 2007. Sejak itu mereka bisa kembali menikah tanpa melalui agama, mereka berjuang sampai 20 tahun, hingga sekarang boleh mengosongkan kolom agama di KTP. Untuk masalah pernikahan dan identitas sudah ada sedikit perbaikan.

Baca Juga:  Luhurnya Ajaran Kejawen Menata Hidup Lebih Berbudi Pekerti

Selain itu, dalam bidang pendidikan mereka penganut kepercayaan masih terdiskriminasi dengan masih diwajibkan mengikuti pelajaran agama yang bukan merupakan keyakinan mereka.

Saat ini mungkin hanya 10 persen para penghayat yang berani jujur menampilkan identitasnya. Yang lainnya tetap berkamuflase dan melihat situasi juga kondisi.

Apakah sudah ada tanda-tanda pemerintah memfasilitasi hak beribadat bagi para penghayat?

Memang sekarang mulai membaik. Misalnya, mulai ada bantuan untuk membangun tempat berkumpul. Mereka menyebutnya tempat berkumpul bukan tempat ibadat. Hanya ada satu-dua komunitas yang menamakan itu tempat ibadat, tapi sebenarnya itu tempat berkomunikasi atau ruang saresehan.

Jadi untuk fasilitas, mereka sudah mulai mendapat bantuan tapi untuk hal lainnya pemerintah belum sepenuh hati melibatkan atau memberdayakan kami. Seringkali dalam proses pembuatan undang-undang atau peraturan yang akan mengatur para penghayat, kami tidak dilibatkan. Beberapa kali kami diikutkan, tapi lebih sering tidak. Contohnya dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), karena penghayat dianggap bukan agama, maka kami tidak dilibatkan. Agama-agama dari luar diikutkan, tapi mereka agama lokal tidak diikut sertakan.

Mereka berharap ingin berkaca pada sejarah. Saat Islam masuk, leluhur mereka welcome. Hindu masuk, leluhur mereka juga welcome. Bahkan mereka diberi tempat dan dipersilakan untuk mengembangkannya. Dalam legenda diceritakan waktu Ajisaka membawa ajaran Hindu dia diberi tempat bahkan, dicarikan istri oleh penguasa yang menganut agama lokal. Waktu Islam datang ke Jawa mereka masuk di Bintara. Oleh Raja Majapahit diberi tempat di Bintara. Tidak ada diskriminasi karena ajaran lokal adalah ajaran damai.

Mereka percaya bahwa semua agama juga mengajarkan perdamaian. Tapi memang masalahnya ada kelompok radikal yang membawa adat mereka dari sana. Itu yang bikin hancur. Mereka di sana biasa berperang antar agama dan biasa dengan kekerasan, sedangkan ajaran lokal tidak.

Kaum radikal yang membawa kekerasan ke negeri ini yang membuat masalah bagi negara. Karena itu, menurut mereka, negara harus bertindak tegas, berpegang pada undang-undang dan konstitusi. Sudah banyak undang-undang untuk melindungi kedamaian. Tinggal implementasinya saja. (dats)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here