Sejarah Imlek Tionghoa dan Kesan Diskriminasi Orde Baru

0
831

Seperti layaknya Tahun baru masehi dan Hijriyah, warga Tionghoa juga memiliki tahun baru yang dinamakan Imlek, dimana setiap tahunnya dirayakan dengan suka cita dan religius. Imlek sendiri, sebenarnya memiliki sejarah yang panjang dan asal-usul yang sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu di bumi Nusantara ini.

Sejarah yang cukup panjang tersebut, mendominan kesan diskriminasi kebebasan beragama terhadap seluruh penganutnya. Padahal jika kita telusuri, warga Tionghoa sangatlah memiliki peranan besar dalam pasang surut berkembangnya bangsa ini bahkan, sejak jaman kerajaan lampau.

Pada awalnya perayaan Tahun Baru Imlek dilarang untuk dilakukan secara terbuka seperti yang terjadi saat ini.

Baca juga: Ramalan Shio Kerbau Mendominan di Tahun Babi Tanah

Pada tahun 1946, ketika Republik Indonesia baru saja mengenyam kemerdekaan, Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Pemerintah tentang hari-hari raya umat beragama yang tertuang pada Pasal 4 No.2/OEM-1946. Dinana untuk warga Tionghoa ditetapkan 4 hari raya yaitu Tahun Baru Imlek, hari wafatnya Khonghucu (pada tanggal 18 bulan 2 Imlek), Ceng Beng, dan hari lahirnya Khonghucu (tanggal 27 bulan 2 Imlek).

Baru pada rezim Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto Selama tahun 1968 – 1999, perayaan Tahun Baru Imlek dilarang dirayakan di depan umum serta melarang berbagai hal yang berbau Tionghoa, di antaranya Imlek. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967.

Warga Tionghoa yang pertama kali, entah dengan pertimbangan apa, mengusulkan larangan total untuk merayakan Imlek, adat istiadat, dan budaya Tionghoa di Indonesia kepada Presiden Soeharto, pada sekitar tahun 1966-1967, adalah Kristoforus Sindhunata alias Ong Tjong Hay.

Presiden Soeharto merasa usulan tersebut terlalu berlebihan dan tetap mengijinkan perayaan Imlek, adat istiadat, dan budaya Tionghoa. Namun, diizinkan untuk diselengarakan, hanya di rumah keluarga Tionghoa dan di tempat yang tertutup. Hal inilah yang mendasari diterbikannya Inpres No. 14/1967.

Baca Juga:  Sebagus Apapun Perbuatan, Ingatlah Kebagusan Itu Hanya Milik Sang Pencipta

Pada 6 Desember 1967, Presiden Soeharto kembali mengeluarkan Instruksi Presiden No.14/1967 tentang Pembatasan Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Tionghoa. Dalam instruksi tersebut ditetapkan bahwa seluruh upacara atau ritual kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa, hanya boleh dirayakan di lingkungan keluarga dan dalam ruangan tertutup.

Instruksi Presiden ini bertujuan mengeliminasi secara sistematis dan bertahap atas identitas diri orang-orang Tionghoa terhadap kebudayaan Tionghoa, termasuk kepercayaan, agama dan adat istiadat.

Dengan dikeluarkannya Inpres tersebut, seluruh perayaan tradisi dan keagamaan Etnis Tionghoa, termasuk Tahun Baru Imlek, Cap Go Meh, Pehcun, dan sebagainya, dilarang dirayakan secara terbuka. Demikian juga tarian Barongsai dan Liong dilarang dipertunjukkan di depan umum.

Di tahun yang sama, dikeluarkan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967 dan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 286/KP/XII/1978 yang isinya menganjurkan bahwa WNI keturunan yang masih menggunakan tiga nama untuk menggantinya dengan nama Indonesia sebagai upaya asimilasi. Hal ini didukung pula oleh Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB).

LPKB menganjurkan keturunan Tionghoa, antara lain agar (1) Mau melupakan dan tidak menggunakan lagi nama Tionghoa. (2) Mau menikah dengan orang Indonesia pribumi asli. (3) Menanggalkan dan menghilangkan agama atau kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa, termasuk bahasa maupun semua kebiasaan dan kebudayaan Tionghoa dalam kehidupan sehari-hari, termasuk larangan untuk perayaan Tahun Baru Imlek.

Menariknya, semua itu diterima dan dijalankan oleh warga keturunan Tionghoa. Buktinya, hingga kini banyak orang Tionghoa yang tidak lagi menggunakan nama khas Tionghoa, tetapi khas warga negara dari suku-suku di Indonesia, seperti Jawa, Sunda, Dayak, dan lain-lain.

Bahkan, Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) yang berada di bawah BAKIN (sekarang BIN) menerbitkan tak kurang dari 3 jilid buku, masing-masing setebal 500 halaman, yaitu “Pedoman Penyelesaian Masalah Cina” jilid 1 sampai 3.

Baca Juga:  Tusuk Konde Ibu Tien Simbol Tegak dan Runtuhnya Masa Orba

Dalam hal ini, pemerintahan Soeharto menganggap keturunan Tionghoa dan kebiasaan, serta kebudayaan Tionghoa, termasuk agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa, akan membuat jarak antara warga asli dan warga keturunan Tinghoa di Indonesia. Pasalnya, hal itu dipandang sebagai sesuatu yang mengganggu kenyamaman hidup bersama.

Kemudian dengan diterbitkannya Surat Edaran Mendagri No.477/74054 Tahun 1978 tertanggal 18 November 1978 tentang Pembatasan Kegiatan Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Tionghoa, yang berisi antara lain bahwa, pemerintah menolak untuk mencatat perkawinan bagi yang beragama Khonghucu dan penolakan pencantuman Khonghucu dalam kolom Agama di KTP, yang didukung dengan adanya kondisi sisal politik tahun 1965-an atas penutupan dan larangan beroperasinya sekolah-sekolah Tionghoa.

Hal ini menyebabkan terjadi eksodus dan migrasi identitas diri sebagian besar orang-orang Tionghoa ke dalam agama Kristen Protestan, Katolik, Budha, dan Islam. Demikian juga seluruh perayaan ritual kepercayaaan, agama, dan adat istiadat Tionghoa, termasuk perayaan Tahun Baru Imlek menjadi surut dan pudar.

Surat dari Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Depag Nomor H/BA.00/29/1/1993 menyatakan larangan merayakan Imlek di Vihara dan Cetya. Kemudian Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI) mengeluarkan Surat Edaran No 07/DPP-WALUBI/KU/93, tertanggal 11 Januari 1993, yang menyatakan bahwa Imlek bukanlah merupakan hari raya agama Budha, sehingga Vihara Mahayana tidak boleh digunakan untuk perayaan Tahun Baru Imlek dengan menggotong Toapekong dan acara Barongsai.

Baru Pada 17 Januari 2000, dibawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengeluarkan Keppres No.6/2000 tentang Pencabutan Inpres N0.14/1967 tentang Pembatasan Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Tionghoa. Dengan dikeluarkannya Keppres tersebut, masyarakat Tionghoa diberikan kebebasan untuk menganut agama, kepercayaan, dan adat istiadat mereka, termasuk merayakan upacara-upacara seperti Imlek, Cap Go Meh, dan sebagainya, secara terbuka.

Baca Juga:  Asal Usul Bumi Pertiwi Nusantara yang Sejak Lampau Jadi Perebutan Asing

Pada Imlek 2551 Kongzili atau 2000 Masehi, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) mengambil inisiatif untuk merayakan Imlek secara terbuka sebagai puncak ritual tradisi Khonghucu secara nasional dengan mengundang Presiden Abdurrahman Wahid untuk datang menghadirinya.

Pada 19 Januari 2001, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan No.13/2001 tentang Penetapan Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional Fakultatif.

Kemudian, saat menghadiri perayaan Imlek 2553 Kongzili, yang diselenggarakan Matakin pada Februari 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri mengumumkan bahwa mulai 2003, Imlek menjadi Hari Libur Nasional. Pengumuman ini ditindaklanjuti dengan dikeluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek, tertanggal 9 April 2002.

Kini terlihat warga etnis Tionghoa semakin gembira merayakan Tahun Baru Imlek di negeri Nusantara ini. Dengan penghargaan yang besar yang diberikan negara kepada warga etnis Tionghoa, sungguh membuat mereka semakin merasa memiliki negeri ini dan terlibat secara penuh untuk membangun negeri ini. (dats)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here