Sejarah Terkekangnya PERS Jauh Sebelum Indonesia Dikukuhkan

0
674

Dunia Pers memang syarat dengan pandangan prinsip yang beragam juga penuh pro dan kontra. Walau demikian, Pers sebenarnya sudah berkembang jauh hari sebelum negara Indonesia ini diproklamasikan. Tidak dapat dipungkiri Pers telah digunakan para pendiri bangsa sebagai alat perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan pertiwi ini.

Bahkan di Belanda, sejarah telah membuktikan dunia Pers berkembang pesat sejak pertengahan abad ke 18. Hal ini merujuk pada penerbitan surat kabar kuno di Indonesia. Seperti biasa yang kerap terjadi pada era sekarang, selalu ada saja oknum kolonial yang mengekang pertumbuhan pers pada masa itu, meskipun penerbitnya terdiri dari orang-orang Belanda sendiri.

Akan tetapi, walau di kekang sedemikian rupa, surat kabar yang tumbuh dari akhir abad ke 19 hingga awal abad berikutnya, tetap berkembang sebagai sarana pendidikan dan latihan bagi orang-orang Indonesia yang memperoleh pekerjaan di dalamnya (Tribuana Said, 1988).

Adapun surat kabar pertama yang terbit di Indonesia diterbitkan oleh media Bataviase Nouvelles (Agustus 1744 – Juni 1746), disusul kemudian Bataviasche Courant (1817) lalu Bataviasche Advertentieblad (1827).

Hingga pada pertengahan tahun 1855 di Surakarta terbit surat kabar pertama dalam bahasa Jawa, bernama media Bromartani. Sedang surat kabar berbahasa Melayu yang pertama adalah Soerat Kabar Bahasa Melajoe, terbit di Surabaya pada tahun 1956.

Kemudian lahir surat kabar Soerat Chabar Betawie (1958), Selompret Melajoe (Semarang, 1860), Bintang Timoer (Surabaya, 1862), Djoeroe Martani (Surakarta 1864), dan Biang Lala (Jakarta, 1867).

Perkembangan pers di masa penjajahan sejak pertengahan abad ke 19 ternyata talah dapat menggugah cendekiawan Indonesia untuk menyerap budaya pers dan memanfaatkan media cetak sebagai sarana membangkitkan dan menggerakkan kesadaran bangsa.

Dalam proses selanjutnya, terjadilah pembauran antara pengasuh pers dan masyarakat yang mulai terorganisasi dalam team studi, lembaga-lembaga sosial, badan-badan kebudayaan, bahkan di adopsi oleh gerakan-gerakan politik.

Tak dapat dipungkiri fungsi insan Pers menjadi tokoh pergerakan, atau sebaliknya tokoh pergerakan menerbitkan pers pada masa itu. Sejak lahirnya Budi Utomo pada bulan mei 1908, pers merupakan sarana komunikasi yang utama untuk menumbuhkan kesadaran nasioal dan meluaskan kebangkitan bangsa Indonesia.

Baca Juga:  Pesona Sejarah Padang Savana Cikasur Gunung Argopuro

Pada masa itu proses tersebut mengukuhkan gerakan hingga mencapai kemerdekaan yang melahirkan surat-surat kabar dan majalah seperti Benih Merdeka, Sora Ra’jat Merdika, Fikiran Ra’jat, Daulat Ra’jat, Soeara Oemoem, dan sebagainya, serta organisasi Persatoean Djoernalis Indonesia (1933). Hal ini adalah tanda-tanda meningkatnya perjuangan kemerdekaan di lingkungan insan pers nasional sebagai bagian dari perjuangan nasional secara keseluruhan.

Antara awal kemerdekaan dan sepanjang masa demokrasi terpimpin hingga menjelang Orde Baru di tahun 1966, kehidupan politik, terutama dunia parpol, sangat berpengaruh terhadap perkembangan pers nasional.

Pola pertentangan antara kelompok pemerintah dan kelompok oposisi dalam dunia politik juga ditumbuhkan dalm dunia pers sehingga, timbul di satu pihak pers pendukung pemerintah (tepatnya prokabinet) dan di lain pihak pers oposisi.

Konfigurasi sikap dan kedudukan pers berubah seiring dengan terjadinya perubahan pada konfigurasi politik parpol dan pemerintahan.

Namun, dibalik keberpihakan tersebut, sebagian insan pers justru ada yang memilih pola pers bebas seperti di negara liberal, dengan kadar kebebasan dan persepsi tanggung jawab yang banyak ditentukan oleh jurnalis masing-masing.

Kondisi pers nasional tergambarkan di atas berlaku dalam masa perjuangan mempertahan kemerdekaan antara tahun 1945 – 1949 dan dalam masa pemerintahan parlementer antara tahun 1950 – 1959.

Ekses-ekses dari kondisi tersebut di atas adalah pemberontakan-pemberontakan bersenjata, ketidak stabilan sistem pemerintahan, penodaan kebebasan pers, dan lain sebagainya.

Meskipun sistem parlementer telah terkubur sejak keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945, pola pertentangan partai-partai masih tetap bertahan.

Bahwa pada masa demokrasi terpimpin , wartawan Indonesia umumnya, PWI (didirikan pada 9 Februari 1946) khususnya, tetap berpegang teguh pada dasar negara Pancasila, tidak terlepas dari latar belakang dan landasan lahirnya gerakan kemabali pada UUD 1945.

Yaitu, pertentangan dan perlawanan terhadap golongan yang ingin menciptakan undang-undang dasar berdasarkan asas dan dasar negara yang lain.

Baca Juga:  Jangan Ceritakan Mimpi Indahmu, Agar Terkabul Doamu

Tetapi, karena kepentingan Manipolisasi dan Nasakomisasi yang semakin menonjol, terutama akibat agitasi dan propaganda golongan PKI yang ingin memperbesar pengaruhnya dalam rangka merebut kekuasaan, maka ideologi Pancasila semakin terdesak oleh konsep-konsep revolusi.

Orde Baru bangkit sebagai puncak kemenangan atau rezim Demokrasi Terpimpin yang pada hakikatnya telah dimulai sejak tahun 1964 tatkala kekuatan Pancasila, termasuk pers, mengadakan perlawanan terbuka terhadap ofensif golongan PKI melalui jalur Manipolisasi dan Nasokomisasi.

Kehancuran G30S/PKI merupakan awal ’pembenahan’ kehidupan nasional, pembinaan di bidang pers dilakukan secara sistematis dan terarah. Pada masa ini produk perundangan pertama tentang pers adalah UU no 11 tahun 1966.

Pengembangan pers nasional lebih lanju diwujudkan dengan mengundangkan UU no 21 tahun 1982 sebagai penyempurnaan UU no 11/1966.

Penciptaan lembaga Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUUP) mencerminkan usaha nyata ke arah pelaksanaan kebebasan pers yang dikendalikan oleh pemerintah atau kebebasan pers yang bertanggung jawab pada pemerintah, menjadi suatu bentuk pengadopsian terhadap teori pers otoriter.

Terlepas dari kritik terhadap konsep penerbitan untuk mengatasi represi politik, pada tahun 1980-an banyak surat kabar yang menyesuaikan kebijakannya pada sistem politik yang berlaku (Hermawan Sulistyo, dalam Maswadi Rauf 1993).

Surat kabar bukan hanya dipahami sebagai saluran kegiatan politik namun, juga sebagai saluran kegiatan ekonomi, budaya, soial, dan sebagainya. Ukuran ekonomi tampak dari penerbitan pers yang melihat hal ini sebagai lapangan bisnis.

Karena alihan konsep ini, banyak kalangan pers yang kemudian menghindari ’wilayah rawan’ dengan membuka segmen pembaca baru. Fenomena yang paling mencolok ialah menjamurnya jumlah media yang berebut pangsa pasar di kalangan pembaca wanita.

Kelompok Femina, misalnya, juga mengelola Ayahbunda, Gadis, dan Sarinah Group. Kelompok Gramedia juga terlihat menghindari ’daerah rawan’ dengan mengelola Nova, Hai, Intisari, Tiara, Bola, Bobo, dan sebagainya.

Kemudian pada tahun 1998, lahirlah gerakan reformasi terhadap rezim Orde Baru. Keberhasilan gerakan ini, melahirkan peraturan peraturan perundangan sebagai pengganti peraturan perundangan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.

Baca Juga:  Bongkar Rahasia Eksotis Bambu Jalu dan Berbagai Khasiat Mengejutkan

UU no 40 tahun 1999 merupakan salah satu contoh. Sejak sistem politik Indonesia mengumandangkan UU no 40 tahun 1999, secara normatif, kita telah menganut teori pers tanggung jawab sosial (kebebasan pers yang bertanggung jawab pada masyarakat/kepentingan umum).

Berbeda dengan UU no 11 tahun 1966 juncto UU no 21 tahun 1982 yang memberi kewenangan pada pemerintah untuk mengontrol sistem pers, UU no 40 tahun 1999 memberi kewenangan kontrol kepada masyarakat. Penanda itu terletak antara lain pada pasal 15 dan 17 UU no 40 tahun 1999.

UU Pokok Pers No.40/1999 sebenarnya telah memberi landasan yang kuat bagi perwujudan kemerdekaan pers di Indonesia.

Namun, dalam praktiknya hingga kini kemerdekaan pers belum berlangsung secara substansial karena masih lemahnya penghargaan insan pers terhadap profesinya.

Banyak sekali terjadi pelanggaran etika dan profesionalisme jurnalistik yang justru kontraproduktif bagi esensi kemerdekaan pers. Maraknya aksi-aksi massa terhadap kantor penerbitan di samping menunjukkan rendahnya apresiasi masyarakat terhadap kebebasan pers, juga diakibatkan oleh masih rendahnya penghargaan insan pers terhadap kebebasannya.

Dalam menghadapi pers yang nakal, kita tidak bisa begitu saja berpendapat bahwa ketidakpuasan terhadap pers dapat dilakukan melalui protes, klarifikasi maupun koreksi terhadap penerbitan pers karena masyarakat dapat menggunakan haknya untuk menggugat ke pengadilan.

Hal ini sebenarnya bisa menjadikan insan Pers Profesional dan ber tanggung jawab atas apa yang diberitakannya.

Kita masih ingat di zaman Orba/Harmoko dulu ada istilah Pers Bebas dan ber tanggung jawab, nah di masa setelah reformasi ini sebaiknya: PERS BEBAS BER TANGGUNG JAWAB PRIFESIONAL DAN INDEPENDENT. Jika hal itu di penuhi, tentunya dunia penerbitan pers akan menjadi sehat. Namun hal tersebut menjadi sangat sulit jika oknum pemilik modal di Bidang pers pun ikut berpolitik. Sehingga, dunia pers tidak akan dapat berdiri tegak dengan tanpa tandensi. (dats)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here